ICW Dorong Dewas Sita HP Komisioner KPK Lili Pintauli

publicanews - berita politik & hukumPeneliti IC Kurnia Ramadhana. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penjelasan Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar soal dugaan adanya komunikasi dengan Walikota Tanjungbalai tidak jelas dan cenderung bersifat ambigu. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, di satu sisi Lili mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka M Syahrial.

Namun pada bagian lain, Lili mengatakan tidak dapat menghindari komunikasi dengan para kepala daerah.

"Patut untuk dicermati, tindakan menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara merupakan pelanggaran hukum dan etik bagi setiap pegawai, pimpinan, maupun Dewan Pengawas KPK," ujar Kurnia dalam rilisnya, Senin (3/5).

Kurnia mengingatkan dua konsekuensi diatur secara jelas dalam Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan bagian Integritas angka 11 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2020.

"Jika nantinya terbukti ada komunikasi diantara keduanya tanpa dilandasi dengan bukti pelaksanaan tugas, maka LPS dapat diproses hukum dan etik," ujar Kurnia.

Untuk menelusuri hal ini, ICW mendorong Dewas segera memanggil Lili atas dugaan pelanggaran kode etik. "Tidak hanya itu, Dewas juga mesti menyita alat komunikasi yang selama ini digunakan oleh LPS," kata Kurnia.

Penyitaan alat komunikasi itu tertuang dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, tepatnya bagian Integritas nomor 13. Aturan tersebut berbunyi, setiap Insan KPK wajib memberikan akses kepada Dewas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan seperti alat komunikasi untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan pelanggaran berat kode etik.

"Penyitaan ini penting untuk menelusuri dua isu, yakni: apakah benar ada komunikasi dengan Walikota Tanjungbalai pasca yang bersangkutan resmi diselidiki oleh KPK? Kemudian, apakah ada komunikasi lain dengan kepala daerah yang juga sedang diusut perkaranya oleh KPK?" ujarnya.

Kedeputian Penindakan KPK juga harus memanggil Lili untuk menelusuri satu isu penting, yakni apakah ada kaitan antara Azis Syamsuddin, Lili; penyidik Stepanus Robin Pattuju, dan Syahrial.

Terakhir untuk mencegah adanya konflik kepentingan, Kurnia berharap eks Komisioner LPSK itu tidak boleh dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perkara suap dan gratifikasi penyidik Stepanus. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top