Sri Wahyumi Diduga Mengutip Uang Proyek Total Rp 9,5 Miliar

publicanews - berita politik & hukumEks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengungkap sepak terjang Sri Wahyumi Maria Manalip sewaktu menjabat Bupati Kepulauan Talaud 2014-2019 dalam dugaan penerimaan gratifikasi.

Pasca dilantik sebagai Bupati, Sri Wahyumi langsung tancap gas menggelar pertemuan di rumah pribadi dan dinasnya. Ia mengumpulkan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Pemkab Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Pokja 2014-2015 John Rianto Majampoh, Ketua Pokja 2016 Azarya Ratu Maatui, dan Ketua Pokja 2017 Frans Weil Lua.

"SWM juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (29/4) sore.

Penyidik KPK juga menduga eks Ketua DPD II PDIP Talaud itu juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung.

Ia juga memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten meminta commitment fee 10 persen.

"Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 Miliar," Karyoto menjelaskan.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top