Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar dari Ekspor Benur

publicanews - berita politik & hukumEks Menteri KP Edhy Prabowo mengikuti sidang dakwaan kasus dugaan suap ekspor benur secara virtual. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa menerima suap total Rp 25,7 miliar dari para eksportir benih bening (benur) lobster. Suap itu tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan ekspor benur.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK mengatakan, Edhy telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berdiri sendiri dengan menerima hadiah atau janji. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ujar Jaksa Ronald Worotikan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4).

Jaksa menguraikan uang tersebut berasal dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat melalui staf pribadinya Amiril Mukminin dan Stafsus Safri. Kemudian uang dari eksportir lainnya Rp 24.625.587.250 melalui perantaraan Amiril Mukminin, Ainul Faqih, Andreau Misanta Pribadi, dan Siswadhi Pranoto Loe.

Kasus ini berawal dari keinginan Edhy memberikan izin pengelolaan dan budi daya lobster dan ekspor benur. Edhy kemudian mencabut Peraturan Menteri KP Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobste, Kepiting, dan Rajungan.

Pada Februari 2020, Staf Khusus sekaligus Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Budi Daya Lobster Andreau Misanta mengundang Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) Siswadhi Pranoto Loe dan Direktur PLI Deden Deni Purnama ke rumah dinas Edhy untuk memberikan dukungan atas kebijakan tersebut.

Sebulan kemudian, Amiril Mukminin menyampaikan kepada Deden bahwa ia membutuhkan perusahaan jasa pengiriman kargo (freight forwarding) yang memiliki akta dan sedang tidak aktif atau sedang tidak memiliki kegiatan. Perusahaan tersebut akan digunakan untuk proyek ekspor BBL.

Deden kemudian meneruskan kepada Siswadhi. Akhirnya mereka menawarkan PT Aero Cipta Kargo (ACK) kepada Amiril dan menyerahkan akta perusahaan guna dilakukan perubahan struktur kepengurusan serta komposisi kepemilikan.

Kemudian, pada April 2020, bertempat di Komplek Pergudangan (Cargo Area) Bandara Soekarno Hatta, Siswadhi dan Deden melakukan pertemuan dengan Amiril Mukminin. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa PLI menetapkan biaya operasional pengiriman kepada ACK sebesar Rp 350 per ekor.

Edhy akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Isinya, antara lain, mengizinkan budidaya lobster dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

Pada hari itu juga Suharjito menemui Edhy di rumah dinasnya untuk menyampaikan ketertarikan mengekspor benur. Edhy kemudian meminta Suharjito berkomunikasi dengan anak buahnya, di antaranya Safri. Ia juga kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 53/KEPMEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan menunjuk Andreau selaku ketua dan Safri selaku wakil ketua.

Edhy juga menunjuk PT ACK melakukan koordinasi dengan perusahaan pengekspor benur dan menerima keuntungannya saja. Perusahaan cangkang itu juga diisi orang-orang Edhy, seperti Nursan dan Amri. Mereka hanya dipinjam namanya serta menjabat sebagai komisaris dan direktur utama.

PT ACK kemudian bekerja sama dengan PLI , yang bertugas mengurus seluruh kegiatan ekspor benur dengan biaya Rp 1.800 per ekor. PLI menerima Rp 350 per ekor, sedangkan ACK Rp 1.450. Selama Juni-November 2020, ACK mendapat keuntungan bersih Rp 38,5 miliar lebih. Uang tersebut berasal dari Suharjito dan eksportir lainnya.

Uang kemudian dikirim kepada pemilik ACK seolah-olah sebagai deviden. Masing-masing kepada Amri sebesar Rp 12,3 miliar, Achmad Bahtiar Rp 12,3, dan Yudi Surya Atmaja Rp 5.04 miliar.

Edhy Prabowo yang hadir secara virtual dalam sidang ini didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top