KPK Angkut Bukti Elektronik dari Kantor dan Rumah Bos PT PKN

publicanews - berita politik & hukumGubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dari penggeledahan kantor rumah bos PT Purnama Karya Nugraha (PKN) HM Asdar Rahman di Kecamatan Marisol dan Kantor PKN di Jalan G. Lokon, Kota Makassar, kemarin, KPK menyita barang bukti elektronik.

Penggeledahan tersebut ntuk mendalami penyidikan dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel TA 2020-2021.

"Di lokasi tersebut diamankan bukti berupa barang elekronik yang diduga terkait dengan perkara," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Rabu (14/4).

Ali mengatakan bukti-bukti tersebut akan segera diverifikasi untuk diajukan penyitaannya. "Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud," ia menambahkan.

Dalam perkara ini KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto, dan Sekretaris Dinas PUPR Edy Rahmat sebagai tersangka. KPK menduga Nurdin Abdullah menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 sebesar Rp 2 miliar dari Agung Sucipto, yang diserahkan melalui Edi.

Selain itu, politikus PDIP itu juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 202 melalui ajudannya Samsul Bahri sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul Bahri menerima Rp 2,2 miliar.

Nurdin dan Edy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top