Suap Proyek PUPR

KPK Geledah Rumah Bos PT PKN di Makassar

publicanews - berita politik & hukumGubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menggeledah rumah pemilik PT Purnama Karya Nugraha (PKN) untuk penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel 2020-2021.

"Hari ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di wilayah Kota Makassar yang berlokasi di rumah kediaman pemilik PT PKN di Kecamatan Marisol, Kota Makassar," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Selasa (13/4).

Ali tidak merinci siapa pemilik PT PKN tersebut. Berdasarkan situs Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), pemilik PKN adalah HM Asdar Rahman. PKN berkantor di Jalan Gunung Lokon, Lariang Bangi, Makassar.

Saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. "Perkembangannya akan kami infokan kembali," Ali menambahkan.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto, dan Sekretaris Dinas PUPR Edy Rahmat sebagai tersangka. KPK menduga Nurdin Abdullah menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 sebesar Rp 2 miliar dari Agung Sucipto, yang diserahkan melalui Edi.

Selain itu, politikus PDIP itu juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 202 melalui ajudannya Samsul Bahri sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul Bahri menerima Rp 2,2 miliar.

Nurdin dan Edy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top