Suap Proyek PUPR

KPK Dalami Uang Suap Untuk Nurdin Abdullah dan Pihak Lain

publicanews - berita politik & hukumGubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK terus mendalami uang suap yang diterima Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melalui saksi Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat. Juga uang dari Nurdin kepada pihak lain.

Penelusuran ini dilakukan tim penyidik, kemarin, lewat dua saksi dalam kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Peprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Kedua saksi yaitu wiraswasta Fery Tandiady dan mahasiswa Muhammad Irham Samad.

"Para saksi didalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang, baik yang diterima oleh tersangka NA melalui tersangka ER maupun aliran sejumlah uang dari NA ke berbagai pihak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (7/4).

Sementara dua saksi lain, yakni PNS Idham Kadhir dan anggota DPRD Eric Horas, tidak memenuhi panggilan. "Tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali," ujar Ali.

KPK menduga Nurdin Abdullah menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 sebesar Rp 2 miliar dari Agung Sucipto, yang diserahkan melalui Edy Rahmat.

Selain itu, politikus PDIP itu juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 202 melalui ajudannya Samsul Bahri sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul Bahri menerima Rp 2,2 miliar.

Nurdin dan Edy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top