Suap Penegak Hukum, Djoko Tjandra Layak Divonis Seumur Hidup

publicanews - berita politik & hukumKurnia Ramadhana. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti vonis 4, 5 tahun yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Djoko Tjandra. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, model korupsi pemilik Mulai Group itu seharusnya diganjar kebih berat.

Pasalnya, Djoko Tjandra menyuap sejumlah penegak hukum untuk kasus pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO) serta pengurusan fatwa Mahkamah Agung.

"Layak untuk dijatuhi vonis seumur hidup," kata Kurnia dalam rilisnya, Senin (5/4).

Menurut Kurnia, ada problematika pada regulasi soal pemberantasan korupsi dari vonis hakim. Sebab, pasal yang menyoal tentang pemberi suap hanya dapat diganjar hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kurnia mengingatkan, Djoko Tjandra telah melarikan diri dari proses hukum. Terpidana kasus cessie Bank Bali ini juga terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap penegak hukum, mulai dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, hingga Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.

Bahkan, tindakan Djoko Tjandra yang dengan mudah memasuki wilayah Indonesia saat buron untuk mengurus pendaftaran Peninjauan Kembali ke Pengadilan telah meruntuhkan wajah penegakan hukum Indonesia.

Berangkat dari permasalahan regulasi ini, Kurnia menambahkan, ICW mengusulkan agar ke depan, pembentuk UU segera merevisi UU Tipikor. "Setidaknya untuk mengakomodir pasal pemberi suap kepada penegak hukum agar diatur secara khusus," ujar Kurnia.

Jika ada pihak yang melakukan perbuatan sama seperti Djoko Tjandra, dapat dipenjara dengan hukuman maksimal, misalnya seumur hidup.

ICW juga mengingatkan kepada KPK agar tidak hanya diam dan menonton penanganan perkara ini. ICW turut curiga terhadap surat perintah supervisi yang diterbitkan oleh KPK sepertinya sekadar formalitas belaka. "Sebab, sampai saat ini praktis tidak ada hal konkret yang dilakukan KPK terhadap perkara Djoko S Tjandra," Kurnia menjelaskan.

Oleh karena itu ICW menuntut KPK masuk lebih jauh untuk menyidik pihak-pihak lain yang belum diusut oleh Kejaksaan atau Kepolisian. Misalnya, siapa pihak yang berada di balik Pinangki Malasari sehingga bisa bertemu dan menawarkan bantuan kepada Djoko Tjandra.

"Hal itu penting, sebab, sampai saat ini ICW meyakini masih ada oknum-oknum lain yang belum tersentuh oleh Kejaksaan maupun Kepolisian," ujar Kurnia. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top