Suap Jenderal dan Jaksa Pinangki, Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun

publicanews - berita politik & hukumDjoko Tjandra menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Jumat (4/12). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Taipan Djoko Tjandra akhirnya dihukum 4,5 tahun penjara karena terbukti menyuap bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan jaksa di Kejagung Pinangki Sirna Malasari.

Para aparat penegak hukum diminta Djoko mengecek red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

"Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda Rp 100 juta subsidier 6 bulan," kata ketua majelis hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/4).

Vonis untuk terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali itu lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Pemilik Mulia Group tersebut dinyatakn terbukti menyuap Napoleon melalui pengusaha Tommy Sumardi.

Djoko terbukti mengelontorkan uang 200 ribul dolar Singapura dan 370 ribu dolar AS. Sebanyak 100 ribu dolar dinikmati eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Tujuan memberikan uang ke Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo agar keduanya membantu penghapusan DPO Djoko Tjandra di Imigrasi. Djoko Tjandra berharap bisa bebas masuk ke Indonesia.

Kemudian suap 500 ribu dolar AS diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari yang saat itu menjabat Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung.

Hakim mengatakan Djoko Tjandra terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Pinangki, Andi Irfan, dan pengacara Anita Dewi Anggraini Kolopaking. Unsur ini dibuktikan dengan pertemuan kelimanya di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Permufakatan jahat untuk memberikan uang 10 juta dolar AS ke pejabat Kejagung dan MA," ujar hakim dalam pertimbangan vonisnya.

Dalam kasus suap terhadap jenderal polisi dan jaska itu Djoko Tjandra dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top