Korupsi Bansos Covid-19

KPK Cegah 3 Orang Penting Kasus Korupsi di Bandung Barat

publicanews - berita politik & hukumBupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. (Foto: PR)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumenkumjam menyusul penyidikan perkara dugaan korupsi bansos Covid-19 pada Dinsos Bandung Barat. Pencekalan terhadap ketiga orang tersebut berlaku untuk 6 bulan, sejak 26 Februari 2021.

"Terhadap tiga orang yang memiliki peran penting terkait perkara dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19  pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Senin (29/3).

Pencegahan ke luar negeri tersebut agar pada saat diperlukan untuk pemanggilan dan pemeriksaan, ketiganya tidak sedang berada di luar negeri. "Sehingga dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," kata Ali.

KPK tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 di Pemkab Bandung Barat, tapi belum mengumumkan konstruksi perkara maupun tersangka.

Berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang tersebar di media massa, kasus ini melibatkan tiga tersangka. Sprindik diteken Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto pada 26 Februari 2021.

Sesuai Sprindik nomor Sprin.Dik/18/Dik.00/01/02/2021, ketiganya adalah Bupati Aa Umbara Sutisna, anaknya Andri Wibawa, dan pengusaha Totoh Gunawan

Soal ketiga nama tersebut, belum ada konfirmasi dari KPK. Mengenai Sprindik yang bocor, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak tahu. Ia balik bertanya tentang siapa petugas KPK yang memeriksanya.

"Sprindik bocor bukan urusan saya. Yang meriksanya siapa," ujar Firli di Padalarang, Jawa Barat, 16 Maret lalu.

KPK pernah menggeledah rumah Aa Umbara di Jalan Murhadi, RT 03/02, Desa Lembang, pada 16 Maret 2021. Kemudian rumah anak Bupati Aa Umbara di Gang Sukajadi RT 03/02, Desa Lembang. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top