Effendi Gazali Diduga Rekomendasikan Vendor Bansos

publicanews - berita politik & hukumEffendi Gazali (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Gazali diduga turut merekomendasikan salah satu vendor untuk ikut proyek pengadaan paket bansos Covid-19 di Kemensos.

Hal tersebut dikonfirmasi KPK saat pemeriksaan Effendi Gazali dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta pada Kamis (25/3).

"Didalami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemensos tahun 2020 antara lain terkait adanya dugaan rekomendasi salah satu vendor yang diusulkan oleh saksi melalui tersangka AW (PPK Kemensos Adi Wahyono)," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Jumat (26/3).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Effendi diduga memiliki kaitan dengan CV Hasil Bumi Nusantara, salah satu rekanan penyedia bansos Covid-19. CV Hasil Bumi Nusantara disinyalir mendapat kuota tahap I sejumlah 162.250 paket dengan nilai kontrak mencapai Rp 48.675.000.000.

Total ada 109 rekanan penyedia paketbbansos bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Secara total ada 14 tahap paket kontrak yang dikerjakan oleh ratusan rekanan tersebut. Masing-masing rekanan mendapat kuota dan nilai paket yang berbeda, mulai dari puluhan juta hingga ratusan miliar rupiah.

KPK baru menemukan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga telah menyetor fee Rp 10 ribu per paket bansos kepada Juliari dan pejabat Kementerian Sosial lainnya.

Namun Kemarin, usai diperiksa Effendi mengaku namanya tidak tercantum dalam BAP salah satu tersangka kasus ini, PPK Kemensos Matheus Joko Santoso. Ia juga membantah telah menerima proyek bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Kementerian Sosial.

"Tadi sudah terbukti bahwa nama saya tidak ada di BAP-nya (tersangka) Matheus Joko Santoso. Yang kedua, dengan demikian bahwa berapa puluh miliar dan seratus delapan itu adalah data yang palsu," ujar Effendi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang tersangka, yakni Juliari Peter Batubara, dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta swasta Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Sidabukke. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top