Suap Ekspor Lobster

Bank Garansi KKP Diduga Akal-akalan untuk Menampung Upeti Eksportir

publicanews - berita politik & hukumEks Menteri KKP Edhy Prabowo. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK menegaskan bank garansi merupakan upeti yang ditarik dari para eksportir benur yang mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, yang sekaligus menyanggah pernyataan Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf usai diperiksa beberapa waktu lalu. Yusuf saat itu menyebut bahwa bank garansi merupakan cara yang digunakan KKP agar eksportir benur membayar kewajibannya kepada negara.

Alasan Yusuf, saat itu belum ada regulasi mengenai bea masuk dan keluar untuk benih bening lobster (BBL).

"Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, KPK memandang bahwa bank garansi dengan alasan pemasukan bagi negara melalui PNBP dimaksud juga tidak memiliki dasar aturan sama sekali," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/3).

Ali menegaskan, bank garansi tersebut tidak berdasar. "Padahal kita tahu setiap pungutan negara seharusnya memiliki landasan hukumnya," ia menambahkan.

Menurutnya, bank garansi KKP merupakan bagian dari kontruksi perkara suap perizinan ekspor benur. KPK menduga eksportir memberikan sejumlah uang kepada Edhy Prabowo melalui pihak lain dan kemudian juga bersepakat bahwa ekspor benur hanya melalui PT Aero Citra Kargo (ACK).

"Disamping itu ternyata para eksportir ada kewajiban pula menyerahkan bank garansi dimaksud," kata Ali.

PT ACK diduga KKP dengan pengurus terdiri dari orang-orang kepercayaan Edhy Prabowo. ACK, Ali menambahkan, juga diduga tidak melakukan pengiriman ekspor benur tersebut melainkan melalui pihak lain, yaitu PT PLI dengan biaya jauh lebih murah.

"Sehingga selisih harga tersebut kemudian diperhitungkan sebagai 'keuntungan' yang diduga dimanfaatkan untuk keperluan pribadi Edhy dan tersangka lainnya," Ali menjelaskan.

KPK menyita uang dari rekening KKP di Bank BNI Cabang Gambir sebesar Rp 52,3 miliar. Rekening itulah yang diduga untuk menampung kutipan dari para eksportir benur.

Penyidik menduga Edhy Prabowo memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah penarikan bank garansi dari para eksportir benur kepada Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Kepala BKIPM kemudian memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima garansi bank tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top