KPK Terus Dalami Perintah Nurdin Abdullah Menangkan Kontraktor Tertentu

publicanews - berita politik & hukumKonferensi pers penanhanan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kawan-kawan beserta barang bukti uang yang diamankan, di Gedung KPK, Jakarta, 28 Februari 2020. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK kembali meminta keterangan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perizinan dan pembangunan infrastruktur 2020-2021. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Sulawesi Selatan terhadap lima PNS, kemarin.

Kasus ini menjerat Gubernur Nurdin Abdullah, kontraktor Agung Sucipto, serta Sekretaris Dinas PU Edy Rahmat sebagai tersangka.

"Sabtu (13/3), bertempat di kantor Polda Sulsel, Tim Penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi untuk berkas perkara penyidikan tersangka NA dan kawan-kawan," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Minggu (14/3).

Kelima PNS tersebut yakni Samsuriadi, Herman Parudani, Andi Salmiati, Munandar Naim, dan Abdul Muin. Penyidik, Ali menambahkan, mendalami pengetahuan para saksi soal lelang proyek pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan.

"Yang diduga ada perintah khusus oleh tersangka NA melalui tersangka ER agar memenangkan kontraktor tertentu," Ali menjelaskan.

KPK menduga Nurdin menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 sebesar Rp 2 miliar dari Agung Sucipto, yang diserahkan melalui Edy Rahmat.

Selain itu, politikus PDIP itu juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 202 melalui ajudannya Samsul Bahri sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul Bahri menerima Rp 2,2 miliar.

Nurdin dan Edy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantatsan Tipikor.

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top