Suap Proyek PUPR

KPK Dalami Proyek Jalan yang Dimenangkan PT Cahaya Seppang

publicanews - berita politik & hukumGubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2021, menyusul OTT di Makassar. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemeriksaan KPK terhadap tujuh saksi PNS Pemprov Sulawesi Selatan, kemarin, untuk mendalami proyek jalan yang dimenangkan PT Cahaya Seppang (CSP) Bulukumba. Proyek jalan ini berbau rasuah dan menjerat Gubernur Sulsel Nardin Abdullah serta kontraktor Agung Sucipto.

"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang- Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT CSP," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Sabtu (13/3).

Adapun ketuju PNS tersebut adalah Herman Parudan, Ansar, Hizar, Suhasri, A. YYusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah. Mereka diperiksa di Mapolda Sulsel.

Selain Gubernur Nurdin Abdullah dan kontraktor Agung Sucipto, KPK juga menjerat Sekretaris Dinas PU Edy Rahmat sebagai tersangka.

KPK menduga Nurdin menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 sebesar Rp 2 miliar dari Agung Sucipto, yang diserahkan melalui Edy Rahmat.

Selain itu, politikus PDIP itu juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 202 melalui ajudannya Samsul Bahri sejumlah Rp 1 miliar. Kemudian awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul Bahri menerima Rp 2,2 miliar.

Nurdin dan Edy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantatsan Tipikor.

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah15 Maret 2021 | 09:18:43

    Akhirya.....gak kuat juga. Sayang banget.

Back to Top