Suap Ekspor Lobster

KPK Dalami Peran Effendi Gazali Sebagai Penasihat Menteri KP

publicanews - berita politik & hukumKetua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian KP Effendi Gazali. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK mengonfirmasi peran pakar komunikasi politik Effendi Gazali sebagai penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Hari ini penyidik telah meminta keterangan Effendi sebagai saksi kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

"Didalami pengetahuannya terkait dengan hasil kajian dan konsep rancangan Peraturan Menteri KP mengenai kebijakan ekspor benih lobster," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/3).

Effendi juga adalah Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian KP. Adapun pembina komisi ini adalah Ali Mochtar Ngabalin.

Selain Effendi, hari ini KPK juga memeriksa dua saksi lainnya untuk berkas penyidikan Edhy dan kawan-kawan. Keduanya yakni Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP Arik Hari Wibowo dan pegawai Bank Mandiri Eko Irwanto.

Untuk saksi Arik, penyidik mendalami dugaan adanya perintah khusus dari Edhy untuk menghilangkan nilai persentase budidaya benur sebelum dilakukan ekspor.

Kalau Kecipratan Duit Ekspor Benur, KPK Akan Panggil Ngabalin

Adapun kepada saksi Eko Irwanto, penyidik meminta keterangan soal dugaan pelunasan satu unit rumah milik tersangka Stafsus Menteri KP Andreau Misanta Pribadi di Bekasi, Jawa Barat. Uang untuk membeli rumah tersebut diduga bersumber dari kutipan para eksportir benur.

Selain Edhy dan Andreau, tersangka lain dalam kasus ini adalah dua Stafsus Menteri KP Safri, sekretaris pribadi Menteri KP Amirili Mukminin, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadhi Pranoto Loe, dan staf istri Menteri KP Ainul Faqih.

Kemudian tersangka penyuap Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama Suharjito, yang saat ini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadhi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan 100 ribu dolar AS dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin agar PT Dua Putra Perkasa Pratama, miliknya dapat menerima izin sebagai eksportir benur. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top