KPK Dalami Kasus Bupati Muara Enim Lewat Habibi

publicanews - berita politik & hukumPenahanan Bupati Juarsah dalam konferensi pers (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dua saksi dipanggil penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2019.

Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muara Enim Harson Sunardi dan staf bagian rumah tangga rumah Dinas Bupati Muara Enim Habibi.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi untuk tersangka JRH (Bupati Muara Enim Juarsah)," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/3).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam kasus ini KPK menduga Bupati Muara Enim Juarsah aktif menentukan pemenang proyek-proyek infrastruktur di daerahnya. Untuk itu ia mendapatkan imbalan.

Semua diawali pada 2019, ketika Dinas PUPR melaksanakan proyek pembangunan jalan.

"JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa commitment fee 5 persen dari total nilai proyek. Salah satunya diberikan oleh ROF (Robi Okta Fahlefi)," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto saat jumpa pers penahanan Juarsah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2).

Selaku Wakil Bupati 2018-2020, Juarsah diduga sudah berperan aktif menentukan pembagian proyek-proyek pada Dinas PUPR. Ia menjadi Plt Bupati Muara Eni pada Desember 2019-2020 setelah Bupati Ahmad Yani dicokok KPK pada Desember 2019. Juarsah kemudian menjadi bupati definitf 2020-2023.

Juarsah mendapatkan commitment fee dengan jumlah sekitar Rp 4 miliar secara bertahap melalui perantaraan Kabid Pembangunan Jalan dan PPM pada Dinas PUPR Elfin MZ Muhtar.

KPK menjerat Juarsah dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian Pasal 11 UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top