Nurdin Abdullah Bantah Terima Suap, KPK: Itu Hak Tersangka

publicanews - berita politik & hukumBarang bukti uang yang diamankan KPK dalam OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2) tengah malam (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengomentari bantahan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah soal uang suap dalam proyek infrastruktur yang menjeratnya.

"Tersangka membantah hal biasa dan itu hak yang bersangkutan," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Minggu (28/2).

Yang jelas, Ali menegaskan bahwa KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

"Kami harap para tersangka dan pihak-pihak lain yang nanti kami panggil dan diperiksa dalam perkara ini agar kooperatif menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang mereka ketahui dihadapan penyidik," ujar Ali.

Tadi subuh, sebelum memasuki mobil tahanan, Nurdin membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Ia bahkan berani bersumpah atas ucapannya tersebut.

"Ternyata Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu, demi Allah demi Allah," ujar Nurdin di Gedung KPK, Jakarta.

Edy yang dimaksud Nurdin adalah Edy Rahmat, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel, atau orang kepercayaan Nurdin. Ia turut ditetapkan tersangka bersama dengan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor.

Lebih lanjut Nurdin mengaku ikhlas menjalani proses hukum yang menjeratnya saat ini dan memohon maaf kepada masyarakat Sulsel.

Politisi PDIP itu diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri menerima uang Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.

Nurdin dan Edhy disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantatsan tindak pindana korupsi.

Adapun Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ketiganya pun resmi ditahan KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021.

Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara dua tersangka lainnya ada di tahan di Rutan KPK Kavling C1 dan Rutan Gedung Merah Putih. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top