Soal Hukuman Mati Edhy Prabowo, KPK Sebut Itu Kewenangan Hakim

publicanews - berita politik & hukumPlt Jubir KPK Ali Fikri. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan siap dihukum mati bila terbukti bersalah dalam perkara suap perizinan ekspor benih lobster atau benur. Menanggapi hal itu KPK mengatakan soal hukuman merupakan kewenangan hakim.

"Terkait hukuman tentu majelis hakimlah yang akan memutuskan," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).

Ali menambahkan, saat ini KPK tengah fokus mendalami proses penyidikan kasus ini. Ia memastikan KPK telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas dugaan perbuatan para tersangka tersebut.

Setelah berkas dinyatakan lengkap nanti maka JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara untuk diadili. "Fakta hasil penyidikan akan dituangkan dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan oleh JPU KPK," Ali menjelaskan.

Kemarin, usai menjalani pemeriksaan, Edhy kembali menegaskan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia siap menjalani hukuman bahkan divonis mati sekalipun.

"Sekali lagi, kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap, yang penting demi masyarakat saya," ujar Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2).

Edhy mengatakan tidak akan menutup-nutupi kesalahan. Ia tidak akan menghindar. "Silakan proses peradilan berjalan, makannya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari, dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan pasti bener, enggak," ujarnya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top