Korupsi Bansos Covid-19

Tak Geledah dan Panggil Ihsan Yunus, MAKI Praperadilankan KPK

publicanews - berita politik & hukumKoordinator MAKI Boyamin Saiman. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) hari ini memasukkan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kemensos. Alasannya, KPK menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah disetujui Dewan Pengawas (Dewas).

"Hari ini, MAKI telah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan melawan KPK atas terlantarnya penanganan perkara korupsi bansos sembako kemensos," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam rilisnya, Jumat (19/2).

Boyamin menjelaskan, gugatan juga dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena KPK tidak kunjung melakukan pemanggilan terhadap polikus PDIP Ihsan Yunus. Padahal, ujar Boyamin, penyidik telah menggeledah rumah orang tua Ihsan Yunus dan menemukan sejumlah bukti berupa dokumen-dokumen.

Dalam soal Ihsan Yunus ini, penyidik juga sudah memanggil sang adik Muhammad Rakyan Ikram dan operatornya Agustri Yogasmara sebagai saksi. KPK pun telah dua kali melakukan rekonstruksi 'keterlibatan' eks Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang sudah dipindah ke Komisi II tersebut. Namun, penyidik tidak meneruskan pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.

"Penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ihsan Yunus, namun demikian hingga saat ini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi sehingga patut diduga KPK tidak profesional," kata Boyamin.

Reka Adegan, Ihsan Yunus Temui Pejabat Kemensos

Ia menegaskan, diacuhkannya izin penggeledahan dari Dewas serta Ihsan Yunus yang tidak turut diperiksa KPK mengakibatkan belum lengkapnya berkas perkara tiga tersangka penerima suap. Mereka yakni mantan Mensos Juliari Peter Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

"Sehingga belum dapat dilimpahkan berkas perkara untuk segera disidangkan," Boyamin menambahkan. Menurutnya, kondisi itu merupakan bentuk penghentian penyidikan perkara secara material, diam-diam, menggantung, dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tersangka lainnya.

Dalam gugatannya, MAKI meminta KPK segera melakukan penggeledahan sesuai 20 izin yang telah dikeluarkan oleh Dewas dan memanggil Ihsan Yunus.

"MAKI juga meminta KPK segera menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum," ujar Boyamin. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top