Skandal Djoko Tjandra

Irjen Pol Napoleon Dituntut 3 Tahun dalam Kasus Suap Rp 6,1 M

publicanews - berita politik & hukumMantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut tiga tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Napoleon terbukti menerima suap bernilai Rp 6,1 miliar dari buron Djoko Tjandra.

Jaksa Junaedi meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama.

"Menghukum terdakwa dengan pidana selama 3 tahun dengan perintah tetap ditahan di rumah tahanan serta denda Rp 100 juta diganti pidana kurungan 6 bulan," kata JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/3).

Napoleon melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa menilai Napoleon terbukti secara sah dan menurut hukum menerima suap sebesar 200 ribu SIngapura atau setara Rp 2.145.743.167 dan 270 ribu dolar AS atau sekitar Rp 3.961.424.528 dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

Suap tersebut digunakan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Derektorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Jaksa menilai jenderal bintang dua tersebut terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan pengusaha Tommy Sumardi.

Presetijo telah dituntut 2 tahun penjara. Tommy divonis dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan. Djoko Tjandra divonis 2,5 tahun penjara. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top