KPK Benarkan Ada Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Kementan

publicanews - berita politik & hukumMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK membenarkan ada laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi pengadaan sapi, kambing, dan pakan ternak di Kementerian Pertanian (Kementan). Pelapornya adalah Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI).

"Setelah kami cek benar telah diterima KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Publicanews, Selasa (24/11) pagi. "Terkait substansi pengaduan tidak bisa kami sampaikan," ia menambahkan.

Ali memastikan tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan melakukan analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi terhadap data yang diterima.

Kemarin, Ketua Umum GPHN Madun Haryadi mendatangi Gedung KPK menanyakan nasib laporannya sebulan sebelumnya. Menurut Madun, ia punya bukti temuan dugaan korupsi tersebut, antara lain pengadaan hewan ternak dengan dana APBN 2020. Pengadaan itu tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabilitas perusahaan terkait.

"Dari hasil investigasi kami kuat dugaan ada peranan dari putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan dari korupsi pengadaan di lingkungan Kementan dikarenakan banyaknya dugaan kejanggalan dari pemenang tender tersebut," ujarnya.

Perusahan pemenang tender adalah PT Sumekar Nurani Madura yang beralamat di Jalan Raya Lobuk Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

KPK Segel Ruang Kementan dan Kemendag

Madun menduga perusahaan itu fiktif, tapi memenangkan tender puluhan paket proyek pengadaan sapi, kambing, dan pakan ternak.

Berdasarkan penelusuran timnya ke kantor perusahaan tersebut, perusahaan itu bergerak di bidang penggilingan batu koral. Ia memperkirakan tidak mungkin PT Sumekar mampu mengerjakan proyek di Kementan senilai ratusan miliiar.

Perusahaan selanjutnya yakni PT Karya Master Indonesia. Madun mengatakan itu ternyata perusahaan jasa traveling. "Menurut kami juga tidak masuk akal. Akhirnya kami pun menelusuri out put kegiatannya di Probolinggo dan Pasuruan yang menggunakan anggaran puluhan miliiar, dan ternyata juga fiktif," Madun menjelaskan.

Masih berdasarkan penelusuran GPHN, pengadaan itu diduga melibatkan Kemal Redindo Syahrul Putra, putra Mentan Syahrul Yasin Limpo. Madun juga memiliki sejumlah data dan bukti-bukti, diantaranya output pekerjaan fiktif dan dokumen perusahaan yang juga fiktif.

"Kami akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum agar kasus itu diusut dan dibongkar hingga tuntas," katanya.

Selain ke KPK, GPHN juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun belum ada konfirmasi dari pihak Kejagung maupun Kementan atau menteri Syahrul Yasin Limpo. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top