KPK Menguak Tabir 'Bapakmu' dan 'Bapakku' dalam Skandal Djoko Tjandra

publicanews - berita politik & hukumTaipan Djoko Tjandra setiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah dibawa dari Malaysia, 30 Juli 2020. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sengkarut kasus Djoko Soegiarto Tjandra semakin menarik untuk didalami. KPK saat ini masih menelaah dokumen yang telah dikirimkan oleh Kejaksaan Agung dan Polri, yang terlebih dahulu menangani kasus terpidana cessie Bank Bali itu.

"Saat ini berkas dokumen tersebut masih dalam proses telaah tim supervisi," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada Publicanews, Minggu (22/11) sore.

Skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dan Kejagung sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kejagung menangani kasus dugaan suap dan pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Kasus ini menjerat mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Pinangki Sirna Malasari dan eks politikus Nasdem Andi Irfan Jaya.

Sementara Polri menangani kasus dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice alias buron internasional. Kasus ini juga menjerat mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte, eks Kabiro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo, serta pengusaha Tommy Sumardi.

KPK akan Pelajari Bukti Tambahan 'Bapakmu-Bapakku' dari MAKI

Polri juga menangani kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Prasetijo, Djoko Tjandra, dan pengacaranya Anita Kolopaking.

Dalam proses persidangan mencuat istilah 'bapakmu', 'bapakku' dan 'kingmaker'. Kemudian teranyar 'atasan' Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari istilah tersebut sejumlah pihak yang lebih tinggi kedudukannya dari para terdakwa diduga turut terlibat dan belum diproses hukum.

Untuk itu desakan KPK segera mengambil alih kasus ini terus digaungkan oleh sejumlah pihak. Mereka, antara lain, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Soal kemungkinan pihak lain jadi tersangka, Ali Fikri mengatakan KPK tengah mempelajari dokumen-dokumen tersebut. "Akan dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," Ali menjelaskan.

'King Maker' Kasus Djoko Tjandra Marah Tidak Kebagian Jatah

Saat ini, Ali menambahkan, tim supervisi KPK juga terus mencermati setiap fakta-fakta yang muncul di persidangan.

"Yang ada dalam proses pembuktian di persidangan perkara dimaksud yang saat ini masih berlangsung di pengadilan Tipikor," kata Ali.

Supervisi ini berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tipikor.

Kita tunggu apakah KPK sanggup membuka tabir 'bapakmu' dan 'bapakku' itu, siapa pula 'kingmaker'. Atau malah antiklimaks, jika ternyata KPK hanya menyentuh bukan sang sutradara drama Djoko Tjandra, seperti diharapkan publik. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah24 November 2020 | 13:23:07

    bongkar haboessss.

Back to Top