Mafia Kasus

Pelarian Hiendra Soenjoto Berakhir di Sebuah Apartemen di BSD

publicanews - berita politik & hukumKonferensi pers penahanan Hiendra Soenjoto secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam. (Foto: YouTube KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK akhirnya menahan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto seusai menangkapnya pagi tadi. Hiendra adalah buron tersangka kasus suap penanganan perkara di lingkungan pengadilan sejak 11 Februari 2020.

"Tersangka akan ditahan selama 20 hari sejak hari ini hingga 7 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/10) petang.

Sebelum dijebloskan ke Rutan Pomdam Jaya Guntur, Hiendra terlebih dahulu ditahan di Rutan KPK Kavling C1 untuk isolasi mandiri untuk 14 hari.

Sejak masuk daftar pencarian orang (DPO), KPK dengan Polri aktif melakukan pencarian Hiendra, antara lain dengan menggeledah rumah di berbagai tempat baik di sekitar Jakarta maupun Jawa Timur.

Pada Rabu (28/10), penyidik KPK mendapat informasi Hiendra datang ke salah satu apartemen di kawasan elit Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, sekitar pukul 15.30 WIB. "Apartemen dihuni oleh temannya," kata Lili.

Kronologi Penangkapan: Nurhadi Tak Hiraukan Ketukan di Pagar

Penyidik KPK berkoordinasi dengan pengelola apartemen kemudian mengintai dan menunggu kesempatan agar bisa masuk ke unit salah satu apartemen tersebut. Pagi tadi, sekitar pukul 08.00 WIB, teman Hiendra hendak mengambil barang di mobilnya. Penyidik KPK langsung menyergapnya.

"Dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan,
Penyidik KPK dengan disaksikan pengelola apartemen, petugas security apartemen, dan polisi, langsung masuk dan menangkap Hiendra yang berada di sana," Lili menjelaskan.

Tim Penyidik KPK kemudian membawa Hiendra dan temannya ke kantor KPK di kawasan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

"Tim KPK juga membawa 2 unit kendaraan yang diduga digunakan HS dalam pelarian selama ini, alat komunikasi, dan barang-barang pribadi milik HS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Lili.

KPK menjerat Hiendra dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top