Suap Proyek PUPR

Berkas Hong Artha Diserahkan ke Jaksa Penuntut

publicanews - berita politik & hukumPemilik PT Sharleen Raya Hong Artha. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim penyidik KPK melakukan pelimpahan tahap dua berkas tersangka Hong Arta John Alfred ke tim Jaksa Penuntut Umum pada Kamis (24/9). Selama penyidikan, KPK telah memeriksa 67 saksi, diantaranya eks politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, dan eks politikus Golkar Budi Supriyanto.

"Selanjutnya Tim JPU dalam waktu 14 hari kerja untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke PN Tipikor," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).

Penahanan Hong Artha selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan Tim JPU KPK selama 20 hari, yakni 24 September-13 Oktober 2020, di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

"Persidangan akan berlangsung di PN Tipikor Jakarta Pusat," ujar Ali.

Menggantung 2 Tahun, Akhirnya Hong Artha Ditahan KPK

Hong Artha adalah pemilik PT Sharleen Raya (JECO Group). Ia telah menyandang status tersangka sejak 2 Juli 2018 dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016. Namun KPK baru menahannya pada 27 Juli 2020.

Penyidik menduga Hong Artha memberi uang Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustari sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. Kemudian Damayanti menerima Rp 1 miliar pada November 2015. Pemberian-pemberian tersebut diduga terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Kementerian PUPR tahun anggaran 2016.

KPK menjerat Hong Artha dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top