PK Kasus Syafruddin Temenggung Ditolak MA, KPK Kaji Upaya Lain

publicanews - berita politik & hukumSyafruddin Arsyad Temenggung keluar dari Rutan K-4, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/7) malam. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Peninjauan Kembali (PK) kasus penerbitan surat keterangan lunas untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung ditolak Mahkamah Agung (MA). Berkas PK tersebut telah dikembalikan ke KPK sebagai pemohon.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, komisi antirasuh menghormati putusan MA tersebut. KPK akan mengkajinya terlebih dahulu. "Termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apa yang bisa diambil berikutnya," ujar Ali Fikri dalam rilisnya, Senin (3/8).

Permohonan PK tersebut diajukan pada 17 Desember 2019 sebagai upaya maksimal dalam penanganan perkara Syafruddin atas putusan kasasi MA.

"Karena KPK memandang ada beberapa alasan hukum sebagai dasarnya, antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan," kata Ali.

Menurutnya, MA menolak PK karena menilai Jaksa KPK tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berkas PK oleh MA dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 16 Juli 2020.

Sidang PK Syafruddin Arsyad Digelar Perdana di PN Tipikor

Siang tadi, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menjelaskan, penolakan dilakukan setelah hakim penelaah mendapatkan rekomendasi dari memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA.

Persyaratan formil yang dimaksud, menurut Andi, adalah pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No. 04/2014. Pasal tersebut berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Berdasarkan hal tersebut maka MA mengembalikan berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim ke PN Jakarta Pusat. "Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," kata Andi dikutip dari Antara.

Dengan begitu, permohonan tersebut bahkan tidak sampai ke majelis hakim PK di MA. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top