Pencucian Uang

Pihak yang Namanya Digunakan Untuk Samarkan Aset Nurhadi Diminta Melapor

publicanews - berita politik & hukumEks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrahman saat dihadirkan dalam keterangan pers penangkapannya, di Gedung KPK, 2 Juni 2020. (Foto: MI)
PUBLICANEWS, Jakarta - Melacak dugaan pencucian uang, KPK tengah memetakan aset-aset Nurhadi Abdurrahman yang terjerat kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp 46 miliar. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menduga bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu menggunakan nama sejumlah pihak untuk mengelabui peralihan aset miliknya.

"KPK mengimbau pihak-pihak yang merasa namanya pernah dipergunakan untuk dijadikan peralihan aset oleh tersangka NHD untuk segera melapor kepada KPK," ujar Ali Fikri dalam rilisnya, Selasa (7/7) malam.

Hari ini KPK memanggil saksi Oktaria Iswara Zen dan Sudirman. Oktaria adalah perantara sewa rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, yang dijadikan tempat persembunyian Nurhadi dan keluarganya, termasuk sang menantu Rezky Herbiyono, selama buron sejak Februari 2020. Nurhadi dan Rezky ditangkap di rumah tersebut bersama Tin Zuraida, istrinya.

Pemeriksaan Saksi Untuk Buktikan Nurhadi Mencuci Uang Haram

"Sementara Sudirman, penyidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait dugaan penjualan villa yang ada di wilayah Gadong, milik tersangka NHD dan Tin Zuraida," Ali menjelaskan.

Nurhadi dan Rezky Herbiyono diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sepanjang 2011-2016. Total Rp 46 miliar ia terima dari Hiendra untuk menangani perkara yang membelit MIT di lingkungan MA. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top