Korupsi Penjualan Pesawat

Tiga Pejabat PTDI Diperiksa KPK

publicanews - berita politik & hukumEks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kepala Divisi Produk, Jasa, dan Purna Jual PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Toto Pratondo diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap penjualan pesawat di perusahaan pelat merah itu. Keterangan Toto diperlukan untuk berkas penyidikan mantan Direktur Niaga PTDI Irzal Rinaldi Zailani.

"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa untuk tersangka IRZ," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/7).

Selain Toto, penyidik KPK juga memanggil tiga pejabat PTDI laiannya. Mereka adalah Manajer Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 2013-2015 Nani Herawati, Manajer Manajemen Program PTDI 2010-2013 Teten Irawan, dan Manajer Strategi Bisnis 2017-2018 Ari Leliana.

Irzal menjadi tersangka bersama bosnya eks Direktur Utama Budi Santoso. Dalam kasus ini KPK menduga ada enam mitra/agen menandatangani kontrak kerja sama dengan PT DI untuk pemasaran dan penjualan pesawat ringan. Keenam perusahaan yakni PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak tersebut, PTDI membayar kepada keenam agen. Selama 2011-2018 jumlah pembayaran yang telah dilakukan PTDI sebesar Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS, atau total sekitar Rp 300 miliar. Padahal, seluruh agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana isi kontrak.

Dari uang yang dibayarkan tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan Irzal serta sejumlah direksi PTDI menerima aliran dana sekitar Rp 96 miliar. Direksi yang disebut-sebut turut kecipratan yakni mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi dan mantan Direktur Aerostructure yang kini menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh, Direktur Aircraft Integration Budi Wuraskito, dan eks Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Arie Wibowo.

Budi dan Irzal pun disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top