KPK Dalami Kesepakatan Fee dalam Penjualan Pesawat PTDI

publicanews - berita politik & hukumKomisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Publicanews)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK mendalami peran mantan Manager Wilayah Pemasaran dan Penjualan Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia (DI) Sumarno dalam penjualan pesawat di BUMN tersebut. Sumarno diperiksa untuk berkas tersangka eks bosnya Dirut Budi Santoso.

"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai peran dalam kemitraan dengan user maupun mitra di Aircraft Service, proses penetapan besaran fee ke customer atas arahan pihak-pihak tertentu dan adanya proses pentransferan fee mitra dari dan untuk pihak-pihak tertentu," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Senin (6/7).

Sementara itu Manager Penagihan PTDI Achmad Azar dan eks Direktur Keuangan dan Administrasi Hermawan Hadi Mulyana tidak memenuhi panggilan KPK. Hermawan mangkir untuk kali kedua. KPK, Ali menambahkan, akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan keduanya.

Dalam perkara ini KPK menduga ada enam perusahaan mitra atau agen yang menandatangani kontrak kerja sama dengan PTDI. Mereka adalah PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Selama perioden 2011-2018, PTDI telah membayar kepada enam agen tersebut sekitar Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS. Padahal seluruh mitra tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian.

Dari uang yang dibayarkan tersebut, KPK menduga Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga Irzal Rizaldi Zailani serta direksi lainnya menerima aliran dana Rp 96 miliar. Mereka yang disebut-sebut kecipratan adalah mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi dan mantan Direktur Aerostructure yang kini Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh serta mantan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Arie Wibowo.

Diduga dalam kasus ini negara mengalami kerugian Rp 205, 3 miliar dan 8,65 juta dolar AS, atau total sekitar Rp 300 miliar.

Budi dan Irzal pun disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top