Korupsi Penjualan Pesawat

Eks Direktur Keuangan PT Dirgantara Kembali Diperiksa KPK

publicanews - berita politik & hukumEks Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso ditahan seusai pemeriksaan pada 12 Juni 2020, di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim penyidik KPK kembali memanggil eks Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia (DI) Hermawan Hadi Mulyana. Ini merupakan pemanggilan ulang setelah pada 30 Juni lalu ia tidak hadir untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan pesawat di perusahaan BUMN tersebut.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (eks Direktur Utama PTDI Budi Santoso)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/7).

Selain Hermawan, hari ini KPK juga memanggil dua pejabat PTDI lainnya. Mereka adalah Manager Penagihan Achmad Azar dan mantan Manager Wilayah Pemasaran dan Penjualan Aircraft Service Sumarno.

Dalam perkara ini KPK menduga ada enam perusahaan yang ditunjuk menjadi agen atau mitra PTDI. Perusahaan tersebut adalah PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Selama periode 2011-2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PTDI kepada enam agen tersebut sekitar Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS. Padahal, para agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama.

KPK menduga Budi Santoso dan mantan Direktur Niaga Irzal Rizaldi Zailani serta sejumlah pihak lain menerima Rp 96 miliar dari pembayaran tersebut. Pihak lain itu diduga adalah mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI dan mantan Direktur Aerostructure, yang kini Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh. Kemudian eks Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Arie Wibowo.

Kasus ini ditaksir merugikan negara Rp 205, 3 miliar dan 8,65 juta dolar AS, atau total sekitar Rp 300 miliar.

Budi dan Irzal pun disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top