Dirut Hutama Karya Aspal Beton Kembali Diperiksa KPK

publicanews - berita politik & hukumMantan Sekretaris Daerah Kota Dumai dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M. Nasir (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Utama PT Hutama Karya Aspal Beton (Hakaaston) Dindin Solakhuddin kembali dipanggil KPK dalam penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri di Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MNS (Mohammas Nasir, mantan Sekretaris Daerah Kota Dumai dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (2/7).

Pada 20 Februari 2020 lalu, Didin sempat dipanggil, namun saat itu ia tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Selain Dindin, pada hari ini KPK juga turut memanggil saksi karyawan PT Chevron Pacific Indonesia Wafi Khalid.

Sementara itu di Gedung Direktorat Reskrimsus Polda Riau, Pekanbaru, KPK juga memanggil enam saksi. Mereka yakni Adhe Adriance (wiraswasta CV Wahyu Rintiyani Abadi), Armadan Rambe (subkontraktor box culvert dan drainase untuk PT Sumindo tahun 2013-2015).

Kemudian Operation Manager CV Tunggal Mandiri Sejati Eko Kurniawan, Direktur CV Surya Cipta Adigraha Suryadi, wiraswasta CV Risdo Alva Mandiri Uster Manulu, dan Direktur CV Gemar Mas Jaya Rudi Sutianto Leo.

Pada 17 Januari 2020 lalu, KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis, Riau,  2013-2015.

Pertama pada proyek peningkatan proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil di Kabupaten Bengkalis dengan nilai kerugian sekitar Rp 156 miliar, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni M Nasir serta dua orang kontraktor Handoko Setiono dan Melia Boentaran.

Kemudian terkait proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis dengan nilai kerugian sekitar Rp126 miliar. Adapun yang menjadi tersangka M Nasir, Tirtha Adhi Kazmi selaku PPTK serta empat kontraktor masing-masing I Ketut Surbawa Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, dan Firjan Taufa.

Lalu proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri dengan nilai kerugian sekitar Rp 152 miliar. KPK menetapkan M Nasir dan Victor Sitorus selaku kontraktor.

Terakhir, proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri dengan nilai kerugian sekitar Rp 41 miliar. M. Nasir dan Suryadi Halim alias Tando selaku kontraktor.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara kerugian negara dalam empat proyek itu sekitar Rp 475 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top