Suap PLTU Riau-1

KPK Menyerah atas Kasus Sofyan Basir?

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK terkesan pasrah dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Jaksa Penuntut Umum atas vonis bebas eks Dirut PLN Sofyan Basir. Menurut MA, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTURiau-1) sudah sesuai ketentuan hukum.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PK merupakan hak terpidana atau ahli waris. Dengan demikian, aparat penegak hukum termasuk KPK, tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.

"Kalau kita kembalikan ke situ, mestinya aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, itu tidak punya (hak) untuk ajukan atau tidak punya hak melakukan PK," ujar Alex, sapaan Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6).

Saat awak media kembali mempertegas apakah KPK terima kasus hukum Sofyan selesai di putusan MA, Alex mengiyakannya.

"Iya," kata Alex.

MA Tolak Kasasi KPK dalam Kasus Sofyan Basir

Namun Alex menegaskan hingga saat ini lembaga antirasuah belum menerima salinan putusan lengkap kasasi dari MA. KPK akan menentukan langkah selanjutnya setelah menganalisis putusan tersebut.

"Nanti kita lihat. Karena apa? Putusan dari MA kan sampai saat ini belum kita terima. Pertimbangannya apa dan sebagainya," ia menjelaskan.

Ia menegaskan, KPK menghormati putusan MA. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top