Korupsi Penjualan Pesawat

Kebut Kasus Korupsi di PTDI, KPK Periksa Saksi di Dua Kota

publicanews - berita politik & hukumPenetapan tersangka kasus suap PT Dirgantara Indonesia pada Jumat (12/6). (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK tengah gencar menyelesaikan berkas kasus dugaan patgulipat dalam penjualan pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI). Seperti kemarin, hari ini penyidik memeriksa sejumlah orang di Jakarta dan Bandung, home base BUMN produsen pesawat ringan tersebut.

Di Jakarta, KPK memanggil Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata. Ia sedianya dimintai keterangan untuk mantan Direktur Niaga PTDI Irzal Rinaldi Zailani.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/6).

Sementara di Bandung, kembali KPK memanggil lima orang dari DI. Mereka adalah Kepala Divisi Perbendaharaan Muhammad Fikri, Staf Ahli Keuangan Lamanda, dan Staf Sales Administrasi Fitri Angdiani. Kemudian Pjs Manajer Sales Operation Ibnu Bintarto, dan Kadiv Akuntansi Sumarsono. Lalu seorang wiraswasta Michelle Evana Selvia. Pemeriksaan dilakukan di Mapolrestabes Bandung.

Pemeriksaan para saksi diduga untuk mendalami aliran uang dari PT DI ke mitra atau agen penjualan maupun sebaliknya untuk memperlancar proyek yang dilaksanakan oleh PT DI.

Irzal ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Jumat (12/6) pekan lalu. Satu tersangka lagi adalah eks Direktur Utama Budi Santoso.

KPK menduga Budi dan Irzal serta sejumlah pihak lain telah merugikan keuangan negara Rp 205, 3 miliar dan 8,65 juta dolar AS, atau total sekitar Rp 300 miliar.

Nilai kerugian negara itu berasal dari jumlah pembayaran yang dikeluarkan DI kepada enam perusahaan mitra atau agen penjualan dan pemasaran dari tahun 2008 hingga 2018. Padahal, keenam agen tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Penyidik menjerat Budi dan Irzal dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top