Jika Ada Unsur Penyelenggara Negara, Kasus OTT UNJ Tetap Disidik Polisi

publicanews - berita politik & hukumPlt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangan pers bersama penyerahan kasus OTT UNJ di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5). (Foto: FWP)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK kembali menegaskan bahwa tidak ada unsur penyelenggara negara dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kemendikbud dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Oleh sebab itu kasus ini diserahkan kepada kepolisian.

Jika pun nanti polisi kemudian menemukan unsur penyelenggara negara terlibat dalam gratifikasi uang tunjangan hari raya (THR), kasus ini tetap akan ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

"Jika ditemukan penyelenggara negara maka tetap dilanjutkan ke polisi," kata Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5).

Ali menjelaskan, OTT ini bermula saat Rektor UNJ Komarudin Sahid meminta sejumlah dekan dan lembaga penelitian mengumpulkan uang masing-masing Rp 5 juta melalui Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor (DAN).

Uang untuk diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan sejumlah staf SDM sebagai THR. Total terkumpul Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 lembaga penelitian dan Pascasarjana, pada Selasa (19/5)

Esok harinya, Dwi menyerahkan uang Rp 5 juta kepada Karo SDM Kemendikbud, Rp 2,5 juta kepada Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud. Kemudian staf SDM Kemendikbud Parjono dan Tuti masing-masing mendapat Rp 1 juta.

"Kami tegaskan, saat itu kita tangkap DAN sebagai Kabag Kepegawaian UNJ mendampingi pihak Kemendikbud ada dugaan penyerahan uang," ujar Ali.

KPK melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada polisi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Kami tegaskan bahwa KPK tidak hanya sekali menyerahkan kasus ke polisi," kata Ali. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top