KPK Nilai Boyamin Tak Paham Konstruksi Kasus Rektor UNJ

publicanews - berita politik & hukumPlt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pelaksana Tugas Jubir KPK Ali Fikri menyebut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman tidak memahami konstruksi kasus operasi tangkap tabgan (OTT) terhadap Rektor UNJ Komarudin Sahid. Namun ia membangun opini yang keliru kepada masyarakat.

"Kami tegaskan, kegiatan OTT ini setelah KPK diminta bantuan oleh Itjen Kemendikbud karena ada dugaan pemberian sejumlah uang THR yang kontruksi kasusnya adalah diduga atas perintah Rektor UNJ," ujar Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (22/5).

Ia menegaskan, yang diamankan KPK adalah Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dwi Achmad Noor (DAN). Yang bersangkutan bukan masuk kategori penyelenggara negara sehingga tidak bisa ditindak lebih lanjut oleh KPK.

"Yang tertangkap tangan ada satu orang yaitu DAN dengan barang bukti sebagaimana rilis Deptindak dan yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori penyelenggara negara," Ali menjelaskan.

KPK sudah sering melakukan penyerahan kasus kepada penegak hukum lain, baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Kedua institusi menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan penyelenggara negara. Sementara KPK terikat dengan UU KPK, seperti diatur dalam Pasal 11.

"Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini," Ali menegaskan.

Jika dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan unsur pidana oleh penyelenggara negara, maka ia bisa diproses oleh KPK.

Boyamin dalam rilisnya menilai OTT kali ini terkesan ecek-ecek, tidak profesional, hingga mempermalukan KPK sendiri. Terlebih kasus ini kemudian diserahkan pada Kepolisian.

Kasus ini bermula saat Rektor Komarudin meminta sejumlah dekan dan lembaga penelitian di lingkungan UNJ mengumpulkan uang masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi. Uang itu untuk diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud dan sejumlah staf SDM sebagai uang THR.

Pada Selasa (19/5), terkumpul uang Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian, dan Pascasarjana. Esok harinya Dwi menyerahkan 'THR' sebesar Rp 5 juta kepada Karo SDM Kemdikbud, Rp 2,5 juta kepada Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud, serta staf SDM Parjono dan Tuti masing-masing Rp 1 juta.

KPK mengamankan Dwi bersama enam orang lainnya. Mereka yakni Rektor Komarudin, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati), Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Diah Ismayanti, serta staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya dan dan Parjono. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top