KPK Apresiasi 123 Instansi Serukan Imbauan Tolak Gratifikasi

publicanews - berita politik & hukumGedung lama KPK dengan spanduk 'Berani Jujur Hebat'. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengapresiasi 123 instansi yang telah menerbitkan surat edaran (SE) terbuka berisi imbauan untuk tidak menerima gratifikasi. SE ditujukan kepada internal pegawai di lingkungan kerja maupun pemangku kepentingan lainnya.

"Imbauan tersebut diterbitkan oleh masing-masing instansi sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran KPK No. 14 Tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya," ujar Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati dalam rilisnya, Jumat (22/5).

Hingga saat ini, Ipi menambahkan, KPK menerima sekurangnya ada 8 pemerintah provinsi, 107 pemerintah kabupaten/kota, 6 BUMN/D, dan 2 lembaga yang telah menegaskan untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang Idul Fitri.

Selain itu imbauan juga ditujukan kepada pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi agar menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri/penyelenggara negara.

KPK juga mengingatkan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain, karena perbuatan tersebut juga termasuk gratifikasi yang dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana.

KPK meminta mereka menolak pemberian gratifikasi pada kesempatan pertama. Dengan demikian, tidak perlu melaporkannya kepada KPK.

"Namun bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK," ujar Ipi. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top