MAKI Sebut OTT Rp 55 Juta Rektor UNJ Receh dan Cari Sensasi

publicanews - berita politik & hukumKoordinator MAKI Boyamin Saiman. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menanggapi sinis soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin Sahid pada Rabu (20/5).

Menurut Boyamin, KPK sebagai institusi tertinggi dalam penegakkan korupsi terkesan ecek-ecek, tidak profesional hingga seperti mempermalukan diri sendiri.

"OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR (Rp 43 juta, uang kecil)," ujar Boyamin dalam rilisnya, Jumat (22/5). Terlebih, ia menambahkan, penanganan kasus ini kemudian diserahkan kepada polisi dengan alasan tidak ada penyelenggara negaranya.

Menurut Boyamin, jika alasan pelimpahan karena tidak ada penyelenggara negara terlibat juga terkesan sangat janggal. Ia mengingatkan rektor merupakan jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan. "Mestinya KPK tetap lanjut menangani sendiri dan tidak menyerahkan kepada polisi," ujar Boyamin.

Rektor merupakan penyelenggara negara karena ada kewajiban melaporkan hartanya ke LHKPN. "Kalau KPK menyatakan tidak ada penyelenggara negara maka berarti telah ada teori baru made in KPK, new normal akibat Corona," kata Boyamin, sinis.

Jika tidak ada penyelenggara negara, bagaimana polisi akan memproses kasus tersebut. Pasal apa yang bakal diterapkan dalam kasus yang melibatkan Rektor UNJ, staf, dan pejabat Kemendikbud tersebut. Tidak mungkin polisi akan menggunakan pasal pungutan liar (Pungli)

"Ini akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK. Dengan melimpahkan begitu saja ke Polri itu namanya lempar masalah ke aparat penegak hukum lainnya," Boyamin menambahkan.

Ia melihat OTT tersebut tidak ada perencanaan dan pendalaman dengan baik atas informasi yang masuk, sehingga hasilnya seperti ini. Biasanya, menurut Boyamin, info yang masuk dibahas hingga detail mulai hingga keputusan untuk melakukan OTT.

Namun kali ini OTT KPK sekadar untuk mencari sensasi, agar dianggap sudah bekerja. Ia pun berencana untuk melaporkan hal ini pada Dewas KPK. "Kami akan segera membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK atas amburadulnya OTT ini," Boyamin menandaskan.

Kasus ini bermula saat Rektor Komarudin meminta sejumlah dekan fakultas dan lembaga penelitian di lingkungan UNJ mengumpulkan uang masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi. Uang itu untuk diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud dan sejumlah staf SDM sebagai uang THR.

Pada Selasa (19/5), terkumpul uang Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. Esok harinya Dwi menyerahkan 'THR' sebesar Rp 5 juta kepada Karo SDM Kemdikbud, Rp 2,5 juta kepada Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud, serta staf SDM Parjono dan Tuti masing-masing Rp 1 juta.

KPK mengamankan Dwi bersama enam orang lainnya. Mereka yakni Rektor Komarudin, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati), Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Diah Ismayanti, serta staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya dan dan Parjono. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top