Rektor UNJ Kena OTT KPK dan Kemendikbud

publicanews - berita politik & hukumRektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin Sahid. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengklarifikasi soal diamankannya rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin Sahid pada Rabu (20/5). Benar pada Rabu (30/5) pukul 11.00 WIB, KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, kasusnya adalah dugaan pemberian uang tunjangan hari raya (THR) untuk pejabat Kemendikbud.

"Kegiatan berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan ada penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud," kata Karyoto dalam rilisnya, Kamis (21/5) malam.

Tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud kemudian mengamankan Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor beserta barang bukti uang sebesar 1.200 dolar AS dan Rp 27,5 juta.

KPK menduga Rektor UNJ Komarudin pada 13 Mei 2020 meminta kepada para dekan dan lembaga di UNJ mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta. Uang dihimpun melalui Dwi Achmad Noor.

"THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti dan beberapa staf SDM di Kemendikbud," Karyoto menjelaskan.

Pada 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana. Dwi Achmad membawa uang Rp 37 juta tersebut ke kantor Kemendikbud pada keesekon hari.

Uang diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Rp 2,5 juta, serta Staf SDM Parjono dan Tuti masing-masing Rp 1 juta.

"Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," ujar Karyoto.

KPK kemudian meminta keterangan Dwi beserta enam orang lainnya. Mereka yakni Rektor Komarudin, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati), Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Diah Ismayanti, serta staf SDM Kemendikbud Dinar Suliya dan dan Parjono.

Namun setelah pemeriksaan tersebut, KPK belum menemukan adanya unsur pelaku penyelenggara negara. Karyoto menjelaskan, KPK pun menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

"Mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," Karyoto menambahkan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top