Mafia Kasus

KPK Panggil Ipar Nurhadi Untuk Teken Penyitaan Aset

publicanews - berita politik & hukumPolisi berjaga sementara penyelidik KPK menggeledah rumah mertua mantan Sekretaris MA Nurhadi di Kelurahan Sembung, Tulungagung, Jawa Timur, 26 Februari 2020. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK memanggil pengacara senior Hardja Karsana Kosasih untuk kasus yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurahman. Hardja Kosasih adalah adik ipar tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA tersebut.

"Yang bersangkutan hadir dalam rangka penandatanganan Berita Acara penyitaan barang bukti sejumlah dokumen terkait aset-aset yang di duga milik tersangka NHD," ujar Ali Fikri dalam rilisnya, Rabu (20/5).

KPK telah melakun penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita sejumlah barang bukti. Penggeledahan dilakukan, antara lain, di Surabaya, Tulungagung, Jakarta, Bogor, dan Tasikmalaya. Selain mencari Nurhadi yang buron bersama menantunya Rezky Herbiyono, penggeledahan KPK ini juga untuk menyita aset-aset mereka.

Dalam perkara ini, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Duit ia terima melalui Rezky.

Nurhadi dan Rezky disangkakan menerima total Rp 46 miliar dalam kasus mafia perkara di MA tahun 2011-2016. Suap tersebut mereka untuk mengurus dua perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun gratifikasi, Nurhadi melalui sang menantu dalam periode Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima total Rp 12,9 miliar. Uang untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Ketiga tersangka kompak buron dan hingga saat ini KPK belum bisa membekuk mereka. Informasi mengenai keberadaan Nurhadi cs beserta data aset mewah yang dimiliki Nurhadi antara lain rumah, villa, apartemen hingga showroom pun telah disampaikan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke komisi antirasuah. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top