Pemeriksaan Pungky Wibowo untuk Konfirmasi Bukti Kasus Mafia Migas

publicanews - berita politik & hukumDirektur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP) Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo. (Foto: Twitter/@bank_indonesia)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemeriksaan terhadap Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP) Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang disita KPK. Pungky menjadi saksi bagi tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang yang menjerat eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte. Ltd Bambang Irianto.

Selain Pungky, hari ini penyidik KPK juga meminta keterangan serupa kepada saksi eks pegawai Sucofindo Agus Bayuwinarno.

"Penyidik KPK mengkonfirmasi kepada para saksi tersebut mengenai dokumen-dokumen yang terkait dengan PES dimana sebelumnya telah dilakukan penyitaan," ujar Plt Jubir bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui pesan singkat, Kamis (9/4) malam.

KPK menduga Bambang Irianto menerima suap dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku subsidiary company Pertamina. Ia menjadi Vice President Marketing PES pada 6 Mei 2009.

Saat masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina, ia bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Ltd yang merupakan rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES atau PT Pertamina.

Sebagai Vice President Marketing PES, ia melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina yang dapat diikuti oleh perusahaan migas nasional, Major Oil Company, Refinery, maupun trader.

Kemudian pada periode 2009 sampai Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah. Bambang diduga membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender.

Sebagai imbalannya penyidik menduga Bambang menerima sejumlah uang melalui rekening SIAM, perusahaannya. SIAM memiliki kedudukan hukum di British Virgin Island yang dikenal sebagai surga perusahaan cangkang.

KPK menjerat Bambang dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top