Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Gubernur Nonaktif Kepri Diganjar 4 Tahun

publicanews - berita politik & hukumSidang putusan Nurdin Basirun digelar melalui konferensi video, Kamis (9/4) pagi. Nurdin (kiri bawah, duduk di tengah) didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Gedung KPK, Jakarta Selatan. (Foto: Humas KPK)
PUBLICANEWS, Jakarta - Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Nasirun divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Nurdin juga wajib membayar uang pengganti Rp 4,2 miliar atau dikurung 6 bulan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nurdin bersalah menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pengusaha untuk menerbitkan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri untuk reklamasi.

"Terbukti dakwaan kesatu pertama pasal 12 ayat (1) a UU Tipikor jo pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor," ujar Hakim Ketua Yanto membacakan vonis dari Ruang Sidang Kusuma Atmadja, Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/4).

Sementara Jaksa Penuntut Umum pada KPK, yakni Muh Asri, Agung Satria Wibowo, dan Rikhi BM mengikuti sidang dari ruang rapat penuntutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Adapun terdakwa Nurdin didampingi tim penasihat hukum berada di Ruang Merah Putih lantai dasar Gedung Merah Putih KPK.

Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Dituntut 6 Tahun

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan hal yang memberatkan perbuatan Nurdin yakni bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak mengakui perbuatannya.

"Hal yang meringankan berlaku sopan dan belum pernah dihukum," ujar Hakim Ketua Yanto.

Selain pidana, majelis hakim juga mencabut hak politik Nurdin selama lima tahun paska menjalani hukuman tetap. Atas putusan tersebut baik Jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Jaksa dalam sidang tuntutan pada 18 Maret 2020 menghendaki Nurdin diganjar 6 tahun. Saat itu Jaksa menyatakan Nurdin terbukti menerima suap Rp 45 juta dan 11 ribu dolar Singapura dari pengusaha Kock Meng, Abu Bakar, dan Johanes Kodrat. Suap diberikan agar Nurdin menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut di perairan Piayu, Batam, seluas 6,2 hektare. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top