Mafia Migas

Direktur Eksekutif BI Pungky Purnomo Wibowo Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukumDirektur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP) Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP) Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo dimintai keterangan KPK dalam kasus yang menjerat Bambang Irianto. Bambang, eks Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES), adalah tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk penyidikan tersangka BTO (eks Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto)," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (9/4).

Selain Pungky, penyidik KPK juga memanggil Internship pada fungsi Legal PT Pertamina Fitri Hillary Michiko, pegawai YNM Edukasi Indonesia Yusnita, eks pegawai Sucofindo Agus Bayuwinarno, dan ibu rumah tangga Feria Widiarti.

KPK menduga Bambang Irianto, yang juga mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral), menerima suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selakuĀ subsidiary company Pertamina.

Bambang menjadi Vice President Marketing PES pada 6 Mei 2009. Saat masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina, ia bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Ltd yang merupakan rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES atau PT Pertamina.

Tugasnya sebagai Vice President Marketing PES, ia melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina yang dapat diikuti oleh perusahaan migas nasional, Major Oil Company, Refinery, maupunĀ trader.

Kemudian pada periode 2009 sampai Juni 2012, perwakilan Kernel Oil beberapa kali diundang dan menjadi rekanan PES dalam kegiatan impor dan ekspor minyak mentah. Bambang diduga membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender.

Sebagai imbalannya penyidik menduga Bambang menerima sejumlah uang melalui rekening SIAM, perusahaannya. SIAM memiliki kedudukan hukum di British Virgin Island yang dikenal sebagai surga perusahaan cangkang.

KPK menjerat Bambang dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top