Bupati Nonaktif Bengkayang Suryadman Dituntut 6 Tahun

publicanews - berita politik & hukumSidang pembacaan tuntutan Jaksa KPK terhadap Bupati nonaktif Bengkayang Suryadman Gidot melalui video conference. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati nonaktif Bengkayang Suryadman Gidot dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa meyakini Suryadman menerima suap Rp 340 juta dari sejumlah proyek di Pemkab) Bengkayang tahun 2019.

Uang suap diterima dari lima orang kontraktor, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aleksius.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Trimulyono melalui sidang video conference, Selasa (7/4).

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai hal yang meringankan terdakwa Suryadman berlaku sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

"Terdakwa belum sempat menikmati uang suap tersebut," Trimulyono menambahkan.

Sementara hal yang memberatkan Suryadman adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Jaksa menjerat Suryadman dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu perantara suap, yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bengkayang Aleksius juga dituntut penjara 5 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Adapun para pemberi suap, yakni Rodi;Yosef; Nelly Margaretha; Bun Si Fat dan Pandus telah divonis. (Han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top