KPK Apresiasi Langkah Jokowi Tolak Pembebasan Koruptor

publicanews - berita politik & hukumPlt Jubir KPK Ali Fikri. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menolak usulan Menkumham Yasonna H. Laoly untuk membebaskan narapidana kasus korupsi yang telah lansia. Yasonna beralasan untuk menghindari pandemi Covid-19.

"Karena kita tahu semua bahwa korupsi sangat berbahaya dan dampaknya sangat merugikan, baik masyarakat maupun negara," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (6/4).

KPK juga berharap Kemenkumham memiliki data yang akurat sebelum mengambil kebijakan di tengah pandemi Corona ini. Hal ini diharapkan agar masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut dan memastikan bukan atas dasar agenda lain. Pelaksanaannya juga harus dilakukan secara adil.

Ali menambahkan, KPK juga memberi perhatian atas pembenahanan pengelolaan lapas. KPK pernah merekomendasikan hasil kajian 2019 soal pembenahaan pengelolaan lapas ini.

"Karena dengan cara ini kita bisa pastikan tujuan dari pembinaan di lapas termasuk dalam pandemi Covid ini," kata Ali.

Agar persoalan over kapasitas dapat diminimalisir, KPK mengingatkan perlunya pemetaan napi agar tahu mana yang patut dibebaskan atau tidak.

Presiden Joko Widodo sebelum Rapat Terbatas Laporan Gugus Tugas di Istana Negara, siang tadi, menyampaikan bahwa pembebasan napi korupsi tidak pernah masuk dalam pembahasan rapat kabinet.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita," kata Jokowi lewat video conference.

Jokowi menggarisbawahi, persetujuan pembebasan hanya untuk narapidana dalam kasus pidana umum. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top