Mafia Kasus

Giliran Rumah Ibu Nurhadi Disisir KPK

publicanews - berita politik & hukumEks Sekretaris MA Nurhadi seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pada 2016 silam. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK masih menyisir keberadaan buron Nurhadi Abdurrahman di Jawa Timur. Hari ini giliran rumah sang ibunda di Tulungagung, setelah kemarin KPK menggeledah kantor pengacara Rakhmat Santoso & Partner di Jalan Prambanan Nomor 5, Pacar Keling, Surabaya. Kantor ini milik adik ipar eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) tersebut.

"Benar, kegiatan tersebut masih dalam rangkaian pencarian para DPO tersangka NH dan kawan-kawan," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (26/2) siang.

Ali menambahkan, hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. "Penyidik KPK dengan bantuan Polri akan terus berupaya mencari keberadaan para DPO," Ali menegaskan.

Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto kompak raib. Ketiganya adalah tersangka kasus dugaan pengaturan perkara di MA dan sama-sama tidak pernah memenuhi panggilan KPK. Ketiganya juga kompak menggugat KPK dua kali melalui praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini KPK menduga Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi dari Hiendro total Rp 46 miliar sepanjang 2011-2016.

Dalam kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua perkara perdata di MA. Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar.

Uang digelontorkan untuk penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky dijetat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU yang sama jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top