Mafia Kasus

KPK Bantah Tidak Berani Tangkap Nurhadi

publicanews - berita politik & hukumMantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurrahman. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar membantah pernyataan aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar yang menyebut KPK tak berani menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi. Apalagi tersangka kasus dugaan mafia kasus tersebut berada di apartemen mewah dengan penjagaan super ketat.

"Mana lah lembaga penegak hukum tak berani tangkap. Wah, ngawur lah," ujar Lili saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).

Menurut Lili, setelah memasukkan Nurhadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO), hingga kini KPK masih terus melakukan pencarian. Namun KPK tetap mengupayakan penangkapan Nurhadi dengan cara-cara yang tidak mungkin disampaikan ke publik.

"Langkah secara umum sudah disampaikan, tapi langkah hukum sudah dilakukan dan ada keluar DPO terus dilakukan tim KPK. Jika sekarang belum berhasil, tapi tetap tidak berhenti," Lili menjelaskan.

KPK, ia menambahkan, menerima segala bentuk informasi soal keberadaan Nurhadi. Termasuk informasi yang menyatakan bahwa Nurhadi berada di apartemen mewah di Jakarta. "Informasi tersebut juga sudah diolah tim KPK untuk melakukan pencarian," katanya.

Dalam kasus ini KPK menduga Nurhadi dan menantunya Rezky Rezky Herbiyono menerima suap dan gratifikasi total Rp 46 miliar. Suap diterima keduanya untuk memuluskan dua perkara perdata di MA.

KPK Tak Berani Tangkap Nurhadi karena Mendapat Golden Premium Protection

Perkara tersebut adalah, pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian, kasus sengketa saham di PT MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, Nurhadi melalui sang menantu dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang Rp 12,9 miliar. Uang tersebut untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam proses penyidikan KPK akhirnya memasukkan ketiganya sebagai daftar pencarian orang. Penetapan DPO itu berlaku sejak 13 Februari 2020, setelah ketiganya mangkir dua kali dari pemanggilan sebagai tersangka. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top