Pakar Hukum UGM Ungkap Pelanggaran dalam Pengesahan UU KPK

publicanews - berita politik & hukumSaksi ahli dari pemohon Zainal Arifin Mochtar memberikan keterangan dalam sidang uji formil UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/2). (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pakar Hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar didengar keterangannya dalam perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diajukan 3 komisioner KPK periode 2015-2019, Rabu (19/2).

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, terdapat pelanggaran dalam proses revisi dan pengesahan beleid revisi dari UU Nomor 30 Tahun 2002 itu.

Menurut Zainal, Presiden Joko Widodo pernah memberi arahan agar revisi itu dibahas MenPAN dan Menkumham. "Menurut saya pembahasan dan persetujuan itu terpisah, karena pembahasan ada tawar-menawar yang seharusnya persetujuan itu balik ke presiden apakah kondisi UU yang dia bahas secara tawar-menawar politik boleh disetujui atau tidak. Maka ada kewajiban menteri balik ke presiden, tapi proses ini tidak ada," ujar Zainal di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu siang.

Tidak adanya permintaan persetujuan Jokowi terhadap revisi UU KPK ini, ia menambahkan, telah melanggar azas formil pembentukan UU. "Apalagi dikaitkan UU Nomor 19, presiden tidak tanda tangani UU. Apa alasan presiden tidak tanda tangani ini menjadi menarik untuk didalami," katanya.

Zainal memperkirakan keengganan Jokowi teken lantaran ia tidak sepakat dalam beberapa poin dalam revisi undang-undang tersebut.

"Yang Mulia, bisa saja kalau presiden diminta keterangannya di sini untuk mengetahui (alasan tak tanda tangan UU baru KPK). Jangan-jangan apa yang disampaikan menteri (Menkumham Yasonna Laoly) berbeda dengan apa yang diinginkan presiden. (soal revisi UU KPK)" katanya.

Ia juga menyoroti proses pengesahan undang-undang di legislatif yang memicu kontroversi itu. Disebutkan dalam rapat paripurna pengesahan UU pada 17 September 2019 lalu hanya dihadiri 102 orang legislator.

Dengan alasan rapat memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota DPR yang mengisi absensi bukan yang hadir, pimpinan DPR tetap mengesahkan revisi Undang-undang KPK menjadi undang-undang.

"Menjadi menarik melihat UU ini yang kemudian dihadiri hanya segelintir, tidak sampai kuorum," ujar Zainal.

Zainal mengingatkan bahwa kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial sehingga pengambilan keputusan seharusnya terpenuhinya kuorum.

Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti.

Pemohon uji formil UU KPK ini adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang. Gugatan juga dimohonkan sepuluh pegiat antikorupsi, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin. Kemudian beberapa tokoh seperti Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top