KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi RTH di Bandung

publicanews - berita politik & hukumMantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar resmi ditahan seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1) petang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkot Bandung 2012. Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bandung Herry Nurhayat (HN) dan eks anggota DPRD Tomtom Dabbul Qomar (TDQ).

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, kedua tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, sejak 27 Januari.

"Tersangka HN ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK Gedung K4 ini. Sementara TDQ ditahan di Rutan KPK C1," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1).

Kasus ini bermula pada 2011. Wali Kota Bandung saat itu Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH yang merupakan usulan anggaran pengadaan tanah RTH untuk 2012 sebesar Rp15 miliar untuk 10.000 meter persegi. Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga ada anggota Dewan meminta penambahan anggaran dari semula Rp15 miliar menjadi Rp 57,21 miliar.

Penambahan anggaran lantaran lahan yang akan dibebaskan merupakan lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga. Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan.

Sekitar September 2012, diajukan kembali penambangan anggaran dari Rp 57 miliar menjadi Rp 123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp 115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Dalam proses pengadaan tanah ini, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun melalui Kadar Slamet dan Dadang Suganda sebagai makelar.

Dadang menjadi makelar lantaran memiliki kedekatan dengan Sekda Bandung saat itu Edi Siswadi, yang memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah. Dadang kemudian membeli tanah pada pemilik atau ahli waris dengan harga yang lebih murah ketimbang NJOP.

Setelah tanah tersedia, Pemekot Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS. Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah.

Dari Rp 30 miliar keuntungan yang diperoleh Dadang, sekitar Rp 10 miliar diberikan kepada Edi Siswadi. Uang tersebut digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara Bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Edi telah divonis bersalah dan dihukum 8 tahun pidana penjara. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top