Sekjen Kementerian PUPR Sebut Proyek Jalan di Kaltim Sudah Sesuai Aturan

publicanews - berita politik & hukumSekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko usai diperiksa KPK, Senin (27/1) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Sekretaris Jenderal KemenPUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati telah rampung diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saat dikonfirmasi mengenai pemeriksaannya, Anita mengaku hanya dikonfirmasi mengenai tugasnya di Kementerian. "Ya tugas dari kementerian termasuk kepala balai," ujar Anita di Gedung KPK Jakarta, Senin (27/1) sore.

Meski demikian, Anita tidak menjelaskan secara gamblang detail pemeriksaannya itu.
Begitu halnya saat kembali dicecar soal keterlibatan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Refly Tuddy Tangkere (RTU) dalam kasus ini, Anita meminta awak media mengonfirmasi langsung pada penyidik KPK.

Yang pasti, menurutnya, proyek tersebut telah sesuai aturan yang ada di KementerianPUPR. "Semua ada tata aturan peraturan yang sudah,, makasih ya," ujar Anita sambil buru-buru meninggalkan Gedung KPK.

Kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2019 lalu. Dari delapan orang yang diamankan, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Refly Tuddy Tangkere dan Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Andi Tejo Sukmono (ATS) sebagai penerima suap. Kemudian Direktur PT Harlis Tata Tahta Hartoyo (HTY) sebagai penyuap.

Kasus ini bermula ketika Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XII Provinsi Kaltim mengadakan pekerjaan preservasi, rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019. Nilai kontraknya Rp 155,5 miliar.

PT HTT milik Hartoyo merupakan pemenang lelang. Ada commitment fee kepada Refly dan Andi sebesar 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dalam proses pengadaan proyek.

KPK menjerat Refly dan Andi Tejo dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1).

Sementara Hartoyo dijerat engan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU yang sama juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top