Mafia Kasus

Besok Dipanggil, KPK Ingatkan Nurhadi Cs Kooperatif

publicanews - berita politik & hukumNurhadi Abdurahman. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurahman dan dua tersangka lainnya pada Senin (27/1) besok. Keduanya adalah Rezky Herbiyanto dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Ketiga orang merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA pada 2011-2016. Rezky adalah menantu Nurhadi.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah mengirimkan surat panggilan kedua pada Kamis (23/1) lalu. "Ketiganya akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin (27/1) pukul 10.00 WIB," ujar Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/1).

KPK, ujar Ali Fikri, mengimbau para tersangka untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan serta memberikan keterangan secara benar.

"Sesuai tahapan pemanggilan yang didasarkan pada KUHAP, jika para tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut, maka penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ketiga disertai dengan perintah membawa (paksa)," Ali Fikri menegaskan.

Sebelumnya Nurhadi cs melakukan gugatan praperadilan karena berpandangan penetapan tersangkanya tidak sah secara hukum. Namun dalam sidang 21 Januari kemarin, hakim tunggal Ahmad Jaini menolak gugatan praperadilan tersebut.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi total Rp 46 miliar dari dua perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kemudian, perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima uang total Rp 12,9 miliar.

Uang digelontorkan untuk penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

KPK menjerat Nurhadi dan Rezky dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU yang sama jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. Anak Gaul @gakasikah26 Januari 2020 | 23:26:54

    ngeyelan nih orang. tangkep aja pak KPK. jangan kasih ampun.

Back to Top