Merintangi Penyidikan

Diadukan ke KPK, Menkumham Terancam 12 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukumPeneliti ICW Kurnia Ramadhana memperlihatkan surat laporan ke KPK terkait dugaan Yasonna Laoly merintangi KPK dalam kasus suap PAW, Kamis (23/1) siang (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke KPK. Yasonna diduga merintangi penyidikan dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat politikus PDIP Harun Masiku.

"Hari ini kita bersama Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan saudara Yasona Laoly selaku Menkumham atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai memberikan laporannya di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1) siang.

Kurnia mengutip pasal 21 Undang-undang Tipikor dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara.

Menurut Kurnia, politisi PDIP itu memberikan keterangan tidak benar lantaran menyebut Harun Masiku masih di luar negeri padahal sesungguhnya sudah berada di Indonesia pada 7 Januari. Hal itu berdasarkan CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.

"Tanggal 7 Januari sebenernya Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia tapi tidak ditindak lanjuti oleh Kemenkumham dan baru kemarin mereka menyebutkan berbagai alasan ada sistem yang keliru dan lain-lain," katanya.

Karena ini, ia menambahkan, sudah masuk ke penyidikan pertanggal 9 Januari kemarin harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi KPK untuk segera menindak Yasona dengan pasal 21 tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(1)

Login
  1. de'fara @shahiaFM23 Januari 2020 | 18:42:59

    Waduh... Kok menhumkam di adukan ? Awas jgn sampe terjadi salah persrpsi.

Back to Top