KPK Minta PP Penggeledahan dan Penyitaan Juga Berlaku di Polri dan Kejaksaan

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Nawawi Pamolango (Foto: RRI.co)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengaku telah mengetahui soal Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan tujuh aturan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai turunan dari Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Ketujuh aturan yang tengah digodok pemerintah pusat terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

Untuk rancangan PP mengenai Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, PP Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan PP Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Kemudian ada juga rancangan Perpres Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Perpres Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewas KPK, dan Perpres Organisasi & Tata Kerja Pimpinan KPK & Organ Pelaksana KPK.

"Untuk  6 materi lainnya memang sudah lama terdengar dan tak ada persoalan. Hanya mengenai adanya rencana PP tentang hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi, ini terdengar baru," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Menurut Nawawi bila aturan tersebut benar adanya, maka penyusunan aturan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Dan seyogyanya tidak diatur secara partial, dalam arti bukan hanya hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK tapi juga meliputi tindakan penggeledahan dan penyitaan pada kejaksaan dan kepolisian termasuk didalamnya," ujar Nawawi. (Han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top